menteri ham. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. menteri ham

5, BN. , M. Dokumen Peraturan : Permenkumham No. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam. 515. 8. TENTANG DATABASE PERATURAN. ANDAP BUDHI REVIANTO, S. 04. [1] Permohonan pemakaian nama perkumpulan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”), yang saat ini sudah digantikan dengan AHU Online, dengan mengisi. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof Eddy OS Hiariej menjelaskan, selain melaksanakan tiga Prioritas Nasional dan isu strategis terkait pelaksanaan RKP Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM RI juga melaksanakan kegiatan strategis lain, diantaranya peningkatan kualitas anggaran bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. 03_Tahun_2022. Umum : Agar seluruh pejabat dan pelaksana di bidang pelayanan izin. Reupload Via : Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Bambang Iriana Djajaatmadja NIP. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham nomor 2 tahun 2022 di launching pada hari ini secara virtual. Tahapannya adalah mengirimkan surat permohonan kepada menteri hukum dan ham, kemudian mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana diatur. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135). HH-05. 08 . HH-05. OT. Sc. 2021/No. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan melampirkan bukti alasan permohonan visa. Alamat . ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2018. Sejarah Kemenkumham RI; Visi, Misi dan Tata Nilai; Tugas Pokok dan Fungsi. Lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 285. 01 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Sabtu, 25 Februari 2023 - 14:18 WIB. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Latar Belakang Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi badan hukum Perseroan dan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak bagi Perseroan di Indonesia maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Tipe Dokumen. 38, BN. 01 Tahun 2018 tentang Menteri LHK bersama dengan seluruh pejabat eselon 1 KLHK menjamu Komnas HAM yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Eskternal Abdul Haris Semendawai bersama Komisioner Saurlin P Siagian, Uli Parulian Sihombing, Anis Hidayah dan Putu Elvina yang turut serta didampingi unsur Setjen Komnas HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaKamis, 26 Nopember 2020. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. BN = Berita Negara. Ia pun mendapatkan kehormatan di luar perkiraannya: menjadi Menteri Hukum dan HAM dua periode di Pemerintahan Jokowi dan diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). HH- 19. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. 03. pr. Official Website Kementerian Hukum dan HAM +6221 525 3004; rohumas@kemenkumham. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. TUGAS (Pasal 2). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. IP. 2021/NO. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Analis Hukum yang telah diundangkan pada tanggal 21 Januari 2021, merupakan amanat untuk melaksanakan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah. 01. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Gedung Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Jl. Lokasi. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19PERMENKUMHAM 2021. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Meski Pulau Rempang batal dikosongkan pada Kamis (28/9) seperti rencana awal pemerintah, masyarakat di Kampung Pasir Panjang, Sembulang mengaku masih. bahwa untuk menjamin pengamanan. Perpres 18 tahun 2023 tentang Kemenkumham merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 20l9-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor. Jakarta - Komisi III DPR RI menyetujui usulan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun 2023. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940 Telepon/Fax : (021) 525 3004 : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. (Jum’at, 29/09/2023)…. tata kerja. Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Tugas. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri. hh-05. 01. ham kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, nomor sdm-02. Indonesia, Kementerian Hukum dan. Judul. Rasuna Said Kav – 4 -5 Kuningan Jakarta Selatan Jakarta Indonesia. hh-05. Manado (07/02) - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada tanggal 5 Januari 2022. Daftar isi Lihat pula Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak. Profil. Tentang Kemenkumham RI. 03. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Tutup. 03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan dengan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kembali pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN. go. Prabowo Subianto. 2016, No. com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia berat akan selalu muncul dan menjadi isu hangat saat agenda politik berlangsung, terutama pemilihan presiden (). 2. Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Identitas Logo. HH-05. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023. Sejarah Kemenkumham RI; Visi, Misi dan Tata Nilai; Tugas Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi;Kerja Kementerian Hukum dan HAM; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. AH. Terima kasih sudah berkunjung. 11 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan,. I. HH-0OT. Tentang Kemenkumham RI. Sekretraris BPSDM Hukum dan HAM Agus Widjaya, S. Lucky Agung Binarto,. hh-03. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 03. BN = Berita Negara. AH. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019. NOMOR. Official Website Kementerian Hukum dan HAM +6221 525 3004; rohumas@kemenkumham. TAHUN 2023 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. id : 5 hlm. Dr. Pasal 285. 1630, peraturan. Silahkan klik DISINI --oo0oo. REPUBLIK INDONESIA . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Kamis, 17 Desember 2020 Dibaca: 2366 kali Link Halaman: Beranda / Category / Peraturan Menteri / Permenkumham No 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Yasonna meraih gelar doktor (Phd) pada North Carolina State University Raleight, Amerika pada 1994. 09-PR. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang berpedoman HAM dan. (P) Andap Budhi Revianto kini resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 17, BN. Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 196706221990031001DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI. 333: 5: Modul Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten:. R. Penunjukkan Mahfud tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia. J. Pasal I. HH-02. PW. Tentang Kemenkumham RI. Peraturan Perundang-undangan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. HH-11. [2] Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia, setahun. 02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi. Dokumen : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 03 Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia a. H. 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Permenkumham No. KP. H. Sebelumnya jabatan ini bernama Menteri Kehakiman ( Kabinet Presidensial sampai Kabinet Reformasi Pembangunan ), Menteri Hukum dan Perundang-undangan ( Kabinet Persatuan Nasional sampai diberhentikannya Yusril Ihza Mahendra pada Februari 2001), dan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan HAM Nomor: M. 01. Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. 12-5. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-05. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 03 TH. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. Official Website Kementerian Hukum dan HAM +6221 525 3004; [email protected]. gr. Nomor : SEK-KP. Sejarah Kemenkumham RI; Visi, Misi dan Tata Nilai; Tugas Pokok dan Fungsi. Tentang Kemenkumham RI. 05 tahun 2021 tentang pe-rubahan atas keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m. i nomor m. 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M. Tutup. 01. Pasal 2 (1) Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh. 2021/No. Peraturan Presiden. H (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. 22, BN. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Org anisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HakKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022.